Di Balik Manuver Mohammed bin Salman Memodernisasi Arab Saudi
Pergantian kepemimpinan Arab Saudi pada tahun 2015 membawa perubahan besar bagi negara tersebut. Raja Salman naik tahta setelah Raja Abdullah mangkat. Kemudian ia mengangkat anaknya, Mohammed bin Salman (biasa disebut MBS), menjadi menteri pertahanan dan menunjuknya sebagai putra mahkota pada 2017. MBS dianggap sebagai penguasa de facto Saudi menurut BBC (2018). Sejak awal, terlepas dari berbagai kontroversi, MBS mulai memodernisasi Saudi melalui reformasi ekonomi dan sosial.
Seperti dirangkum Khalid dan Clarke (2019), terdapat beberapa langkah reformasi ekonomi dan sosial utama yang dilakukan Saudi sejak 2016. MBS melakukan reformasi ekonomi melalui Visi 2030 yang memiliki tiga elemen inti, yaitu diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor privat, dan menyediakan lapangan pekerjaan (Feierstein, 2018). Diversifikasi ekonomi dilakukan diantaranya dengan pengembangan pariwisata dan pelegalan industri hiburan. Saudi menerbitkan visa turis dan melonggarkan aturan bagi turis untuk menarik wisatawan. Saudi turut memperbolehkan beroperasinya bioskop dan pelaksanaan konser. MBS juga melakukan pemberantasan korupsi dan memaksa pengembalian uang hasil korupsi. Selain itu, MBS melakukan reformasi sosial dengan memenuhi hak-hak perempuan, seperti hak berkendara, hak perempuan bepergian tanpa izin wali, dan kontrol lebih terhadap urusan keluarga. Saudi juga membatasi kekuasaan polisi syariah yang sebelumnya selalu berpatroli untuk memastikan aturan Islam berlaku. Saudi turut merombak kurikulum pendidikan untuk mencegah ekstrimisme (Rashad, 2018). MBS juga berjanji dalam pernyataannya pada The Guardian (2017) bahwa ia akan mengubah kerajaannya menjadi bentuk moderat dari Islam yang terbuka bagi semua agama.
Arab Saudi telah lama dikenal sebagai negara yang konservatif dan menjalankan nilai-nilai Islam dengan ketat sesuai paham Wahhabi. Paham ini mengacu pada aturan-aturan murni yang ada pada zaman awal Islam. Salah satu aturan Saudi yang paling disorot adalah pembatasan hak-hak perempuan. Selain itu, Arab Saudi seperti negara Timur Tengah lainnya dikenal sebagai penghasil minyak bumi. Menurut data Forbes (2018), Arab Saudi memiliki sekitar 16% dari cadangan minyak bumi yang terbukti di dunia dan pengekspor minyak bumi terbesar. Sektor minyak bumi menyumbang sekitar 87% dari pendapatan anggaran Saudi, 42% dari PDB, dan 90% dari pendapatan ekspor. Mengacu pada fakta-fakta tersebut, menjadi menarik untuk mengetahui mengapa sebuah negara yang sangat konservatif dan merupakan tempat lahirnya Wahabi melakukan modernisasi melalui reformasi sosial. Menarik pula untuk mengetahui mengapa negara dengan prospek pendapatan yang besar dari persediaan minyak bumi melakukan modernisasi melalui reformasi ekonomi. Argumen utama dari pertanyaan tersebut adalah MBS memodernisasi Arab Saudi karena ia ingin mencapai kondisi ekonomi dan sosial tertentu.
Modernisasi: Murni Reformasi atau Taktik Ekonomi?
MBS melakukan reformasi ekonomi dengan mendiversifikasi sumber pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Hal ini tak lain karena rendahnya harga minyak bumi sejak 2014 yang menyebabkan terjadinya defisit yang besar bagi Arab Saudi, yaitu 367 miliar riyal atau 15% dari PDB pada 2015 (Rashed, 2015). Menurut laporan yang disusun oleh staf IMF pada 2016, terdapat beberapa konteks mengapa negara-negara Arab pengekspor minyak melakukan diversifikasi ekonomi. Pertama, sektor minyak tidak bisa menjadi sumber pekerjaan yang berkelanjutan untuk menyerap tenaga kerja yang terus tumbuh. Sebabnya, industri energi termasuk industri padat modal yang dalam proses produksinya lebih bergantung pada penggunaan mesin dibandingkan penggunaan tenaga kerja manusia (Baswir, 2003). Kedua, sebagian besar lapangan kerja disediakan oleh pemerintah. Sektor publik adalah sumber utama lapangan kerja, di mana pada 2016 angkanya mencapai 66% dari angkatan kerja Saudi menurut survei yang dilansir statista.com. Hal tersebut membebani belanja pemerintah yang dipengaruhi oleh sektor minyak yang fluktuatif dan akan habis.
Demi menunjang reformasi ekonomi, MBS melakukan reformasi sosial. Diperbolehkannya perempuan untuk menyetir dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Transportasi umum di Saudi tidak dapat diandalkan, taksi cukup mahal, pun begitu dengan menyewa pengemudi pribadi (Shalhoub, 2019). Dengan begitu, pemenuhan hak berkendara bagi perempuan memudahkan mobilitas wanita karena tidak perlu lagi bergantung pada laki-laki lain dalam keluarganya untuk bepergian dan menghemat biaya.
Reformasi sosial lainnya dapat dilihat sebagai alat untuk meraih kepentingan ekonomi pula. Pelegalan industri hiburan berupa bioskop dan konser merupakan bentuk pelonggaran dari aturan hiburan yang sebelumnya dilarang karena menurut ajaran Islam dianggap perbuatan yang sia-sia dan harus ditinggalkan. Pelegalan ini dibuat agar pengeluaran uang untuk menonton konser tidak lari ke luar negeri (The Economist, 2017). Pelonggaran aturan bagi turis berupa dresscode sopan (tidak mengharuskan perempuan menutup seluruh tubuhnya) dan diperbolehkannya turis laki-laki dan perempuan menyewa kamar hotel tanpa perlu membuktikan bahwa mereka pasangan sah adalah bagian dari upaya Saudi memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata.
Reformasi sosial merupakan cara MBS meningkatkan reputasi Arab Saudi di mata dunia internasional untuk menarik investasi asing. MBS melakukan reformasi pada salah satu aspek yang paling disorot oleh dunia internasional, yaitu larangan perempuan untuk mengemudi dan keterbatasan ruang gerak perempuan. Pemberantasan korupsi dengan menahan elit-elit Arab Saudi di Hotel Ritz-Carlton juga sengaja disorot (Ulrichsen dan Sheline, 2019). Dapat dilihat bahwa MBS memanfaatkan media internasional yang memberitakan secara besar-besaran untuk meningkatkan citra Arab Saudi. Janji MBS untuk mengubah Arab Saudi menjadi Islam moderat juga dapat dilihat sebagai jalan untuk meyakinkan investor asing yang khawatir akan risiko ketidakstabilan agama dan politik di Arab Saudi (Chara, 2018).
Hasrat Politik untuk Mempertahankan Otoritas
Reformasi sosial dan ekonomi yang MBS lakukan bertujuan untuk menaikkan citra pribadinya di kalangan masyarakat, terutama kaum muda. Gerakan anti korupsi yang dicanangkannya membuat MBS populer, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sudah muak dengan perilaku elite yang menyalahgunakan kuasa dan memperkaya diri sendiri (Stenslie, 2018). Upaya yang dilakukan MBS bisa dibilang berhasil. Pada Juni 2018, ASDA’A Burson-Marsteller menerbitkan survei yang melibatkan 3500 pemuda berumur 18–24 tahun dari 16 negara Arab, 300 diantaranya berasal dari Saudi. Hasil survei tersebut menunjukkan 90% pemuda Saudi percaya bahwa MBS akan bermanfaat bagi Arab Saudi, 94% mendukung gerakan anti korupsi MBS, dan 92% yakin bahwa Visi 2030 yang dicanangkan MBS akan sukses (Ellyatt, 2018).
Reformasi sosial dan ekonomi yang dilakukan MBS juga dipandang sebagai cara untuk memusatkan kekuasaan dan melemahkan lawan politik, atau dalam kata lain, menjamin keberlangsungan kekuasaannya. Pencabutan larangan atas hak perempuan mengemudi, misalnya, adalah cara MBS untuk mengurangi otoritas ulama Wahabi dan memberlakukan norma sesuai kehendaknya (Chara, 2018). Dengan begitu, MBS memiliki kekuasaan yang lebih besar dan posisi ulama Wahabi menjadi lebih lemah. Selain itu, pembatasan kekuasaan polisi syariah menyebabkan kekuasaan mereka diberikan pada polisi biasa. Hal ini termasuk upaya MBS untuk mengkonsolidasi kekuasaan ke pusat negara (Ulrichsen dan Sheline, 2019). Penangkapan elite-elite (pangeran, mantan menteri, dan pebisnis) dengan tuduhan korupsi dipandang sebagai cara MBS mengeliminasi mereka yang menentang kekuasaannya. Banyak dari mereka yang ditangkap adalah kerabat raja-raja sebelumnya, yaitu para pemuda yang mungkin menganggap diri mereka berhak atas beberapa aspek kekuasaan kerajaan. Salah satu yang ditangkap adalah Pangeran Miteb bin Abdullah, kepala penjaga nasional dan putra mendiang Raja Abdullah. Dengan menyingkirkan Miteb, MBS memperoleh kontrol yang efektif atas ketiga cabang keamanan negara: angkatan darat, kementerian dalam negeri, dan penjaga nasional (Filkins, 2018). Upaya Saudi memperbarui kurikulum untuk menghapus pengaruh Ikhwanul Muslimin yang dianggap teroris juga merupakan upaya mempertahankan kekuasaan. Ideologi Ikhwanul Muslimin menyebarkan doktrin politik aktif yang mendesak aksi revolusioner, berlawanan dengan paham Wahabi yang sukses bekerja sama dengan keluarga kerajaan karena doktrinnya untuk selalu patuh pada pemimpin, meski pemimpin itu zalim/otoriter sekalipun.
Kesimpulan
Reformasi sosial yang dilakukan MBS memunculkan pertanyaan besar apakah hal tersebut dilakukan benar-benar untuk memberi ruang kebebasan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi di Saudi. Sayangnya, dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa reformasi sosial yang dilakukan MBS hanya merupakan pendukung reformasi ekonomi demi mencapai Visi 2030 dan motif personal untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini mirip dengan modernisasi yang terjadi di China, di mana terdapat reformasi ekonomi dan sosial, tetapi pemerintahannya tetap otoriter. Oleh karena itu, modernisasi yang dilakukan MBS menuai respons positif dan negatif dari berbagai kalangan. Dukungan muncul dari orang-orang yang optimis terhadap modernisasi, sedangkan mereka yang pesimis mengkritik modernisasi ini, baik motifnya, pelaksanaannya, maupun prospek kondisi Saudi ke depannya.
Referensi
Baswir, R., & Riyadi, E. (2003). Pembangunan Tanpa Perasaan. Jakarta: ELSAM.
Chara, J. (2018). Saudi Arabia: A prince’s revolution. European View, 17(2), 227–234. https://doi.org/10.1177/1781685818803525
Chulov, M. (2017). I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince. Retrieved 30 September 2019, from https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince
Ellyatt, H. (2018). Young Saudis get behind Crown Prince Mohammed bin Salman’s reform drive, mostly. Retrieved 4 December 2019, from https://www.cnbc.com/2018/05/08/crown-prince-mohammed-bin-salman-wins-over-young-saudis.html
Feierstein, J. (2018). Saudi Arabia: Liberalization, Not Democratization. Retrieved 5 December 2019, from https://www.afsa.org/saudi-arabia-liberalization-not-democratization
Filkins, D. (2018). A Saudi Prince’s Quest to Remake the Middle East. Retrieved 4 December 2019, from http://A Saudi Prince’s Quest to Remake the Middle East
Khalid, T., & Clarke, D. (2019). FACTBOX-Saudi Arabia’s key economic and social reforms. Retrieved 4 December 2019, from https://www.cnbc.com/2019/10/25/reuters-america-factbox-saudi-arabias-key-economic-and-social-reforms.html
Anon, (2017). No more shunning fun in the sun Saudi Arabia allows concerts — even country music. [online] Available at: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/06/01/saudi-arabia-allows-concerts-even-country-music [Accessed 20 Dec. 2019].
Puri-Mirza, A. (2018). Share of workforce employed in the public sector across the Gulf Cooperation Council in 2016, by country. Retrieved 15 December 2019, from https://www.statista.com/statistics/944703/gcc-workforce-share-in-public-sector-by-country/
Rashad, M. (2018). Saudi Arabia says revamping education to combat ‘extremist ideologies’. Retrieved 30 September 2019, from https://www.reuters.com/article/us-saudi-brotherhood/saudi-arabia-says-revamping-education-to-combat-extremist-ideologies-idUSKBN1GX0XH
Rasheed, M., & Shamseddine, R. (2015). Saudi plans spending cuts, reforms to shrink budget deficit. Retrieved 15 December 2019, from https://www.reuters.com/article/us-saudi-budget/saudi-plans-spending-cuts-reforms-to-shrink-budget-deficit-idUSKBN0UB10D20151228
Saudi Arabia. (2018). Retrieved 30 September 2019, from https://www.forbes.com/places/saudi-arabia/
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, power behind the throne. (2018). Retrieved 15 December 2019, from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415
Shalhoub, L. (2019). Saudi Arabia: My experience as a female driver, one year on. Retrieved 4 December 2019, from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48661233
Staff of The IMF. (2016). Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries [Ebook] (pp. 13–17). Manama: International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/042916.pdf
Stig Stenslie (2018) The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia, The Washington Quarterly, 41:1, 61–82, DOI: 10.1080/0163660X.2018.1445360
Ulrichsen, K., & Sheline, A. (2019). Mohammed bin Salman and Religious Authority and Reform in Saudi Arabia. Rice University’s Baker Institute for Public Policy. Retrieved from https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/516a1378/bi-report-092319-cme-mbs-saudi.pdf
